Partisipasi UIN Syahada Psp dalam Rakernas Forum Kapuslit PTKIN 2026, Bahas Penguatan Tata Kelola, Etika Penelitian, dan Hilirisasi Riset

Cirebon, 18 November 2026. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan turut berpartisipasi dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Forum Kepala Pusat Penelitian Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang berlangsung di Cirebon, Jawa Barat, pada 17–20 November 2026. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat tata kelola penelitian Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), sekaligus merumuskan arah kebijakan penelitian yang lebih berkualitas, akuntabel, beretika, dan berdampak.

UIN Syahada Padangsidimpuan diwakili oleh Ketua LPPM, Dr. Putra Halomoan Hsb., M.H., bersama Kepala Pusat Penelitian, Dr. Muhammad Wandisyah R. Hutagalung, M.E. Selain mengikuti agenda Rakernas, keduanya juga berpartisipasi sebagai presenter dalam kegiatan Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS+) 2026.

Rakernas Forum Kepala Pusat Penelitian PTKIN menjadi ruang koordinasi dan konsolidasi antarpengelola penelitian PTKIN dalam merespons perkembangan kebijakan riset nasional. Salah satu perhatian utama dalam pertemuan ini adalah penguatan tata kelola penelitian untuk tahun anggaran 2027, khususnya pada aspek peningkatan mutu penelitian, penerapan etika penelitian, akuntabilitas pengelolaan anggaran, serta hilirisasi hasil penelitian.

Salah satu pembahasan penting dalam Rakernas adalah penyusunan dan penguatan Pedoman Etik Penelitian PTKI. Prof. ‘Ainun Naim menekankan pentingnya ethical clearance sebagai bagian integral dari penyelenggaraan penelitian. Aspek etik tidak hanya menjadi persyaratan administratif, tetapi juga menjadi instrumen untuk memastikan bahwa proses penelitian berjalan sesuai prinsip integritas akademik, perlindungan partisipan, dan tanggung jawab ilmiah.

Forum juga membahas hasil pertemuan Tim Perumus Pedoman Etik PTKI di Jakarta, termasuk substansi draf pedoman, kedudukan Komite Etik Penelitian (KEP), hubungan kelembagaan KEP dengan LP2M/LPPM dan fakultas, ruang lingkup layanan, mekanisme pengajuan dan penerbitan persetujuan etik, perlindungan partisipan, serta pengelolaan data penelitian.

Pembahasan tersebut diarahkan untuk menghasilkan sistem layanan etik penelitian yang terstruktur dan dapat diterapkan secara efektif di lingkungan PTKI. Penguatan kelembagaan KEP diharapkan mampu meningkatkan kualitas penelitian sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap hasil-hasil penelitian perguruan tinggi.

Selain etika penelitian, Rakernas juga menyoroti pentingnya transformasi pengelolaan penelitian melalui hilirisasi hasil riset. Dr. Nur Khafid menyampaikan bahwa pengelolaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui Litapdimas perlu diarahkan pada hasil yang memiliki nilai guna dan manfaat nyata bagi masyarakat.

Hilirisasi penelitian tidak cukup berhenti pada publikasi ilmiah, tetapi perlu didorong hingga menghasilkan inovasi, produk, kekayaan intelektual, paten, dan peluang komersialisasi. Dalam pembahasan tersebut, forum juga menyoroti pentingnya penguatan kepemilikan kelembagaan atas hasil penelitian yang dibiayai menggunakan anggaran perguruan tinggi, sesuai ketentuan yang berlaku.

Penguatan hilirisasi juga berkaitan dengan pengembangan ekosistem inovasi di lingkungan perguruan tinggi, termasuk peluang pembentukan unit usaha atau perusahaan berbasis hasil penelitian. Dengan demikian, penelitian PTKI diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan ekonomi.

Dalam aspek tata kelola, forum turut menegaskan pentingnya validasi luaran atau outcome penelitian berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Setiap capaian harus didukung dokumen yang sahih dan terverifikasi. Selain itu, pengelolaan anggaran penelitian tetap harus disertai laporan keuangan yang lengkap, termasuk untuk skema pembiayaan berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK).

Forum juga membahas perkembangan penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) Penelitian yang masih dalam proses penelaahan pada Subdirektorat Keuangan. Berbagai masukan dari pengelola penelitian PTKIN diharapkan dapat menjadi bahan penyempurnaan kebijakan dan mekanisme pelaksanaan bantuan penelitian tahun 2027.

Ketua LPPM UIN Syahada Padangsidimpuan, Dr. Putra Halomoan Hsb., M.H., menyampaikan bahwa keikutsertaan dalam Rakernas Forum Kepala Pusat Penelitian PTKIN merupakan kesempatan penting untuk memperkuat koordinasi kelembagaan dan memperoleh informasi langsung mengenai arah kebijakan penelitian PTKI ke depan.

Menurutnya, penguatan tata kelola penelitian harus menjadi perhatian bersama, terutama dalam memastikan bahwa seluruh tahapan penelitian berjalan sesuai regulasi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, pelaporan, hingga pencapaian luaran dan outcome.

“Penelitian di lingkungan PTKI harus terus kita tingkatkan kualitasnya. Namun, peningkatan kualitas tersebut juga harus diikuti dengan tata kelola yang baik, akuntabilitas penggunaan anggaran, serta kepatuhan terhadap standar etika penelitian. Kita ingin setiap program penelitian tidak hanya menghasilkan laporan dan publikasi ilmiah, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi pengembangan keilmuan dan masyarakat,” ungkap Dr. Putra.

Ia juga menegaskan bahwa hasil Rakernas perlu ditindaklanjuti di tingkat kelembagaan agar kebijakan dan standar pengelolaan penelitian dapat diterapkan secara konsisten.

“Melalui forum ini, kami memperoleh berbagai masukan strategis yang akan menjadi bahan penguatan pengelolaan penelitian di lingkungan UIN Syahada. Ke depan, kami mendorong agar penelitian semakin terarah, terukur, dan berorientasi pada luaran yang berkualitas serta berdampak,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Penelitian LPPM UIN Syahada Padangsidimpuan, Dr. Muhammad Wandisyah R. Hutagalung, M.E., menilai bahwa pembahasan mengenai Komite Etik Penelitian dan hilirisasi riset merupakan dua agenda penting dalam pengembangan ekosistem penelitian PTKI.

Menurutnya, keberadaan Komite Etik Penelitian perlu diperkuat melalui pedoman yang jelas, mekanisme layanan yang terstandar, serta dukungan kelembagaan yang memadai. Hal ini penting agar para peneliti memiliki panduan yang terukur dalam melaksanakan penelitian, khususnya penelitian yang melibatkan manusia, kelompok rentan, maupun penggunaan data pribadi.

“Etika penelitian harus menjadi bagian mendasar dalam setiap kegiatan penelitian. Perguruan tinggi perlu memiliki sistem yang jelas dalam memberikan layanan ethical clearance, sehingga peneliti memperoleh kepastian prosedur dan partisipan penelitian mendapatkan perlindungan yang semestinya,” jelas Dr. Muhammad Wandisyah.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa pengembangan penelitian ke depan perlu diarahkan pada hilirisasi dan pemanfaatan hasil riset.

“Kita perlu mendorong perubahan orientasi penelitian, dari sekadar menghasilkan publikasi menjadi penelitian yang juga menghasilkan inovasi dan memberikan solusi terhadap persoalan masyarakat. Karena itu, penguatan luaran, outcome, hak kekayaan intelektual, dan peluang hilirisasi harus menjadi perhatian dalam pengelolaan penelitian PTKI,” ujarnya.