PERKEMBANGAN METODE PENETAPAN HUKUM MAJELIS ULAMA INDONESIA PASCA REFORMASI
[Studi Kasus Fatwa-fatwa Bidang Hukum dan Politik]
Penulis: Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A.
Judul Buku: PERKEMBANGAN METODE PENETAPAN HUKUM MAJELIS ULAMA INDONESIA PASCA REFORMASI [Studi Kasus Fatwa-fatwa Bidang Hukum dan Politik]
Tahun Terbit: 2020
Tempat Terbit: Jakarta
Penerbit: KENCANA Divisi PrenadaMedia Group, Kerjamasa IAIN Padangsidimpuan Press.
Sinopsis :
Perkembangan keilmuan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada dekade belakangan ini, di samping mendatangkan kemudahan, efektivitas dan efisiensi pekerjaan dan urusan kemanusiaan, namun juga mendatangkan permasalahan-permasalahan baru yang sebelumnya tidak ada. Para ulama tidak boleh membiarkan umat Islam berada dalam kebingungan dalam menghadapi permasalahan yang mereka hadapi, apalagi membiarkan mereka terjerumus dalam kesesatan, karena memutuskan secara salah terhadap permasalahan mereka. Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang notabene merupakan perkumpulan para ulama, zu’ama, dan cendekiawan Muslim memiliki tanggung jawab yang lebih besar daripada umat Islam yang lain untuk memberi jawaban dan menunjukkan kepada jalan yang benar atas permasalahan yang dihadapi umat.
Buku ini menyajikan berbagai hal tentang keberadaan lembaga MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan produknya, yakni berupa fatwafatwa. Bagaimana fatwa itu dibuat untuk menjawab tuntutan umat dan masyarakat digambarkan dalam buku ini, prosedur-prosedur yang berlaku dalam merumuskan sebuah ketentuan hukum baik dalam ranah hukum maupun sosial politik untuk menjawab kepentingan umat juga digambarkan dalam buku ini. Ulasan ini ditutup dengan melihat tren perkembangan metode penetapan hukum di MUI, yang paling tidak mengalami perkembangan dalam corak ber-istidlal (menemukan hukum dengan dalil yang ada) yang mengalami ciri khusus yang dominan dengan konsep menemukan maslahat yang lazimnya disebut dengan maqashid al-syariah. Tentu dalam buku ini, data-data yang disajikan masih terbatas dengan apa yang ada di semua lembaga MUI yang ada di seluruh Indonesia, namun data-data yang disajikan ini bisa mewakili gambaran yang ada.
Perkembangan Metode Penetapan Hukum MUI
Loading...
Reload document 
Open in new tab 
